Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi merupakan bagian penting dari kegiatan bisnis dan pemerintahan. Ada dua jenis akuntansi yang umum dikenal, yaitu akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencatat dan melaporkan transaksi keuangan, namun terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan.

Menurut Kerry Soetjipto (1994), kegiatan pemerintah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

1. Yang kegiatannya tidak bertujuan mencari laba melainkan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat,
2. Yang kegiatannya mirip dengan perusahaan, walaupun mencari laba bukan tujuan utamanya, melainkan untuk mempertinggi penyediaan jasa bagi masyarakat. Organisasi jenis ini memperoleh pendapatannya dari menjual jasa kepada masyarakat dan dikenal sebagai organisasi nirlaba.

Untuk golongan kedua ini, akuntansinya lebih mirip dengan akuntansi komersial, antara lain adanya basis akrual, terdapat Laporan Laba/Rugi (Income Statement) walaupun bukan tujuan utamanya mencari keuntungan, serta berlakunya penandingan beban dengan pendapatan (matching cost against revenue). Oleh karena itu, pembedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan terutama adalah membandingkan antara kegiatan pemerintah golongan pertama dengan akuntansi komersial.

Perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan pertama-tama yang bersifat umum atau universal, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan perbedaan yang lebih spesifik untuk kasus akuntansi pemerintahan di Indonesia.

1. Perbedaan Tujuarn

Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan, yaitu untuk pemerintah mempunyai tujuan nirlaba, sedangkan bagi perusahaan bisnis jelas tujuannya adalah mencari laba. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan data akuntansinya, yaitu:

a. Tidak adanya perhitungan laba-rugi pada pemerintahan, sedangkan pada perusahaan bisnis, bottom line (angka laba atau rugi) sangat penting. Pada umumnya, di pemerintahan terdapat perhitungan anggaran-realisasi dan perhitungan pendapatan-belanja, yang akan menghasilkan angka surplus atau defisit.
b. Tidak adanya masalah penilaian kembali (revaluasi) atas aktiva atau aset pada pemerintahan; dimana pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya penilaian kembali aktiva dengan syarat-syarat tertentu.
c. Masalah penyusutan atau depresiasi (maupun deplesi dan amortisasi) atas aktiva tetap tidak penting pada akuntansi pemerintahan; sedangkan pada akuntansi komersial terdapat hal tersebut.
d. Prinsip penandingan beban dengan pendapatan (matching cost against revenue) pada akuntansi pemerintahan tidak ada; yang ada adalah penandingan anggaran-realisasi dari pendapatan-belanja.

2. Masalah Pendapatan

Pada pemerintahan, pendapatan diperoleh secara berulangkali (reflektif) untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu, sedangkan untuk tahun berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan di sini tidak bersifat revolusing, yang maksudnya tidak dapat diputar lagi untuk belanja tahun-tahun yang akan datang. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan dengan motif laba, dimana pendapatan tahun ini dapat “disimpan” untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang.

Pendapatan pada pemerintahan sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan (compulsory) dimana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib pajak. Sedangkan pada perusahaan bisnis, pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara sukarela memerlukan barang atau jasa, serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan kepada pihak pembeli barang atau jasa.

Pengertian pendapatan pada akuntansi pemerintahan sebagian sama pengertiannya dengan yang berlaku pada akuntansi keuangan, yaitu “sebagai akibat dari kegiatan operasi”. Namun pada akuntansi pemerintahan termasuk juga penerimaan pinjaman jangka panjang dan penjualan aktiva tetap. Pada akuntansi keuangan, dua hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pendapatan (income).

3. Masalah Beban

Pada akuntansi keuangan terdapat pengertian expense (beban), sedangkan pada akuntansi pemerintahan tidak menggunakan istilah expense melainkan expenditure (kurang lebih berarti pengeluaran anggaran atau belanja).

Pengertian expenditure di sini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian expense, yaitu selain mempunyai pengertian yang sama dengan expense, juga termasuk didalamnya adalah pembayaran angsuran atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap.

4. Masalah Penganggaran

Pada pemerintahan terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting), anggaran tersebut termasuk dalam sistem akuntansi serta terdapat akun atau rekening (account) “anggaran” dalam bagan rekening (chart of account).

Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak termasuk dalam sistem akuntansi dan karenanya tidak terdapat rekening “anggaran” pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal ini, penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi (extra comptabel).

5. Masalah Tanda Pemilikan Individual

Pada perusahaan bisnis, terdapat tanda kepemilikan individual atas perusahaan tersebut, misalnya adalah saham. Pemegang tanda kepemilikan tersebut dapat menjual, menghibahkan, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut dengan pihak lain. Pemilik tanda tersebut dalam akuntansi dicatat sebagai “modal saham” atau nama lainnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik perusahaan.

Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan individual seperti itu tidak ada, sehingga tidak ada pencatatan “modal saham”. Pada hakekatnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dalam praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif.

6. Masalah Basis Akuntansi

Pada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia berlaku basis kas, sedangkan pada akuntansi keuangan umumnya yang berlaku adalah basis akrual.

Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun nonkas) dan mencatat aset dan kewajiban.

Memang pada akuntansi keuangan dapat juga memakai basis kas, tetapi pengertian basis kas pada akuntansi keuangan tersebut juga berbeda dengan basis kas yang dianut pada akuntansi pemerintahan Indonesia.

Pada akuntansi pemerintahan Indonesia, basis kas berarti:

Anggaran dinyatakan sebagai beban anggaran pada waktu pengeluarannya dari kas negara.
Anggaran dinyatakan sebagai menguntungkan anggaran pada waktu penerimaannya oleh kas negara.

Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan mudah dipahami. Namun basis ini mempunyai berbagai kekurangan antara lain kurang informatif karena hanya berisi informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas serta tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban.

Sebaliknya, informasi yang disusun dengan akuntansi berbasis akrual akan mempermudah para pemakai untuk:

Membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya,
Menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah,
Melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya,
Melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah,
Memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya.

Perlu diberikan catatan bahwa akuntansi pemerintahan Indonesia pada masa lampau memang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja adalah berbasis kas. Sedangkan saat ini sedang dalam perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual (cash toward accrual). Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Akuntansi berb
asis kas menuju akrual yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca (Binsar H. Simanjuntak, 2005).

Pada ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut (berarti tahun 2008). Selama pengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Oleh karena itu, untuk menyiapkan perubahan tersebut, sekarang ini yang berlaku adalah cash toward accrual.

perusahaan akuntansi, akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintah, akuntan sektor publik, standar akuntansi pemerintahan

7. Masalah Sistem Entry yang Digunakan

Pada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia menggunakan sistem catatan tunggal (single entry), yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat (dijurnal) sekali. Biasanya sistem single entry ini dalam akuntansi keuangan digunakan untuk organisasi yang kecil atau sederhana.

Dengan digunakan sistem single entry, maka pengertian atau catatan yang biasa terdapat dalam akuntansi keuangan, misalnya persamaan akuntansi (accounting equation), trial balance, jurnal dan postingnya ke general ledger, menjadi tidak ada dalam akuntansi pemerintahan Indonesia. Dengan menggunakan single entry, produk akhir siklus akuntansinya bukanlah neraca, karena yang dicatat tidak selengkap seperti pada proprietory accounting, yaitu yang mencatat harta, utang, ekuitas, pendapatan serta beban dalam sistem akuntansinya.

Sebagai contoh, akuntansi anggaran mencatat anggaran dan realisasinya baik sisi pendapatan maupun belanja, tetapi tidak mencatat harta, utang maupun ekuitas. Demikian pula akuntansi inventaris yang hanya mencatat inventaris beserta perubahan-perubahannya, juga tidak mencatat hutang, ekuitas, pendapatan maupun belanja; oleh karena itu, akuntansi dengan sistem single entry ini tidak dapat menghasilkan neraca. Dalam kaitan ini perlu diberikan catatan bahwa sistem single entry ini (bersama-sama dengan perubahan basis kas menjadi basis akrual) akan diubah menjadi sistem double entry.

Kesimpulan

Secara singkat, perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan terletak pada sifat entitas, tujuan pelaporan keuangan, dan sumber dana. Akuntansi komersial digunakan untuk entitas bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan akuntansi pemerintahan digunakan oleh entitas pemerintah dengan tujuan pelayanan publik. Dalam akuntansi komersial, sumber dana bersumber dari modal sendiri atau pinjaman, sedangkan dalam akuntansi pemerintahan sumber dana bersumber dari pajak dan dana publik lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis dan pemerintahan untuk memahami perbedaan antara kedua jenis akuntansi tersebut guna menjaga keuangan dan pelaporan yang tepat dan akurat.

Tag yang terkait akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan 2011, sistem akuntansi pemerintahan daerah, pengertian akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintahan daerah, judul skripsi akuntansi pemerintahan, buku akuntansi pemerintahan, jurnal akuntansi pemerintah, akuntansi sektor publik, perusahaan akuntansi, akuntansi perusahaan manufaktur download, akuntansi perusahaan minyak download, perusahaan jasa, siklus akuntansi, dalam perusahaan, perusahaan dagang, akuntansi jasa, sistem akuntansi.