Konsep Akuntansi Pemerintahan |
Konsep Akuntansi Pemerintahan adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Sistem ini meliputi pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahan, termasuk anggaran, pendapatan, pengeluaran, dan aset pemerintah.
Pengertian Akuntansi
Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi proses dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, menurut Revrisond Baswir (2000), “akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolonggolongkan, dan meringkas transaksi-transaki keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan keuangan”.
Sedangkan dari segi fungsinya, beliau mengutip pendapat Belkaoui yang menyatakan bahwa “akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan”.
Dalam batasan lain disebutkan bahwa “akuntansi adalah suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi bagi satuan ekonomi” (Muhammad Gade, 2002).
Sedangkan The Committee on Terminology of the American Institute of Accountants (AIA) memberikan definisi yang sampai saat ini masih sering dikutip sebagai berikut (Hendriksen & van Breda, 1992):“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events, which are in part, at least, of a financial character, and interpreting the result thereof”. Meskipun banyak pakar mempunyai definisi sendiri tentang akuntansi, tetapi proses mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas tetap merupakan jantung dari akuntansi.
Pengertian-pengertian tersebut pada intinya menyebutkan bahwa akuntansi
berfungsi untuk membantu manusia dengan menyediakan informasi. Informasi ini akan dipakai untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langka dan mempunyai berbagai alternatif penggunaan.
berfungsi untuk membantu manusia dengan menyediakan informasi. Informasi ini akan dipakai untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langka dan mempunyai berbagai alternatif penggunaan.
Informasi yang disediakan oleh akuntansi dapat dipergunakan oleh lembaga
atau perusahaan dalam ukuran mikro (kecil), seperti koperasi, yayasan, PT, CV, atau firma. Demikian juga lembaga pemerintahan dapat digolongkan sebagai pengguna informasi keuangan yang berukuran mikro. Sedangkan lembaga pengguna informasi yang digolongkan sebagai lembaga dalam ukuran makro adalah perekonomian nasional.
atau perusahaan dalam ukuran mikro (kecil), seperti koperasi, yayasan, PT, CV, atau firma. Demikian juga lembaga pemerintahan dapat digolongkan sebagai pengguna informasi keuangan yang berukuran mikro. Sedangkan lembaga pengguna informasi yang digolongkan sebagai lembaga dalam ukuran makro adalah perekonomian nasional.
Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan ragam ukuran dan bentuk kelembagaan pengguna informasi akuntansi, maka bidang-bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam tiga bidang utama, yaitu akuntansi perusahaan, akuntansi nasional, dan akuntansi pemerintahan.
Sedangkan menurut Muhammad Gade (2002), ilmu pengetahuan akuntansi (accountancy) berkembang menjadi dua kelompok besar, yaitu akunting (accounting) dan auditing. Ilmu pengetahuan akunting terbagi lagi menjadi tiga
bidang,yaitu akunting komersial (business accounting), akunting pemerintahan
(governmental accounting), dan akunting sosial (social accounting). Sedangkan auditing bisa dibagi menjadi dua bidang, yaitu internal auditing dan eksternal auditing.
(governmental accounting), dan akunting sosial (social accounting). Sedangkan auditing bisa dibagi menjadi dua bidang, yaitu internal auditing dan eksternal auditing.
1. Akuntansi Perusahaan
Akuntansi perusahaan, atau akuntansi komersial, berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bertujuan mencari laba. Sifat dan karak teristik akuntansi perusahaan yang terpenting adalah bahwa dengan proses akuntansi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang mencerminkan posisi keuangan serta perkembangan usaha suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
Akuntansi komersial terbagi menjadi akuntansi keuangan (financial accounting) dan akuntansi biaya (cost accounting) atau bisa juga digolongkan sebagai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen (management accounting). Akuntansi keuangan terutama bertujuan menghasilkan informasi keuangan bagi pemilik perusahaan (shareholders) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan ini berbentuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dalam menyajikan informasi tersebut, akuntansi keuangan menggunakan standar akuntansi komersial yang berlaku umum (generally accepted accounting principles, GAAP).
Sedangkan akuntansi manajemen bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengelola perusahaan (executives). Jenis informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen sangat banyak ragamnya, tergantung dari kebutuhan masing-masing pengelola perusahaan tersebut.
2. Akuntansi Sosial
Akuntansi sosial, atau akuntansi nasional, atau akuntansi makro adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perekonomian nasional secara makro. Lima hal penting yang tercakup di dalamnya meliputi: akun/rekening pendapatan dan produksi nasional, akun antar industri, akun arus dana, akun neraca pembayaran, dan akun neraca nasional.
3. Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba lainnya (nonprofit organization), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba.
Sedangkan menurut International Federation of Accountants (IFAC), yang dimaksud dengan “sektor publik” (public sector) mengacu pada pemerintah pusat (national government), pemerintahan daerah (regional government) misalnya propinsi, negara bagian, atau teritoria, pemerintahan lokal (local governments) misalnya kota (city, town) dan unit pemerintahan lain yang terkait, misalnya badan atau lembaga.
Dari pembagian yang tercantum dalam Gambar 1.1, tampaklah bahwa istilah akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba (nonprofit organization), khususnya unit organisasi pemerintahan. Sedangkan perbedaan yang lebih terperinci antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan akan diuraikan pada bagian selanjutnya.
Tag yang terkait akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan 2011, sistem akuntansi pemerintahan daerah, pengertian akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintahan daerah, judul skripsi akuntansi pemerintahan, buku akuntansi pemerintahan, jurnal akuntansi pemerintah, akuntansi sektor publik, perusahaan akuntansi, akuntansi perusahaan manufaktur download, akuntansi perusahaan minyak download, perusahaan jasa, siklus akuntansi, dalam perusahaan, perusahaan dagang, akuntansi jasa, sistem akuntansi.