Strategi Perubahan Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu

perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang undang

pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan.

 

Yang menjadi ujian sekarang adalah bagaimana penerapan dari perubahan akuntantansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen/Lembaga di pemerintah pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk

pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, nampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.

 

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif dari masyarakat akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan. 

Perubahan akuntansi pemerintahan yang mulai digagas dalam satu dasa warsa terakhir telah memperoleh momentum dengan diundangkannya tiga paket UU di bidang keuangan negara dan di bidang pemerintahan daerah. Momentum ini perlu dipertahankan dengan secara tepat waktu menyiapkan standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan dan sekaligus memberikan pelayanan terutama bagi instansi pemerintah yang baru menerapkan akuntansi pemerintahan saat ini.

 

Untuk itu perlu didorong kerja sama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah yang memerlukan bantuan dalam menerapkan akuntansi pemerintahan. Selain itu, perlu dibangun komunikasi yang efektif antara para pemakai laporan keuangan dengan KSAP sehingga dapat diperoleh umpan balik secara interaktif untuk memperbaiki proses pengembangan akuntansi pemerintahan yang ada. Untuk itu, sarana seperti web site, help desk, dan kegiatan sosialisasi harus secara berkesinambungan dilaksanakan.

Seperti disebutkan dimuka bahwa pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan referensi internasional dengan memperhatikan praktik

yang lazim berlaku di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan dan digalakkan riset dalam akuntansi sektor publik baik oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah, maupun lembaga yang kompeten lainnya. Hal senada untuk skala internasional dilontarkan oleh Banker et al. (1992)

 

c. Mempermudah penerapan akuntansi pemerintahan

Penerapan akuntansi pemerintahan dengan basis akuntansi menuju akrual merupakan suatu yang baru dan pasti mengundang banyak pertanyaan yang sifatnya teknis dan detil yang tidak diatur dalam standar. Di samping itu, bisa saja ada butir butir standar yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Untuk itu, Komite Standar perlu mengidentifikasikan kebutuhan teknis dalam penerapan akuntansi pemerintahan dan selanjutnya menuangkannya dalam Buletin Teknis maupun IPSAP

 

d. Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga diklat

SDM yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, perguruan tinggi perlu didorong untuk menyiapkan kurikulum dan silabus yang sesuai dengan perkembangan di bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, dilakukan sosialisasi untuk menarik minat mahasiswa dalam mengambil mata kuliah atau mengambil spesialisasi akuntansi pemerintahan.

Dalam penyiapan SDM, peran lembaga diklat juga sangat diperlukan untuk membangun atau meningkatkan kompetentensi dari aparatur pemerintahan yang bertugas di dalam menyiapkan, menyusun, dan mengaudit laporan keuangan pemerintah

Profesi akuntansi sebagai induk dari pengembangan akuntansi pemerintahan perlu meningkatkan peran sertanya untuk mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan akuntansi pemerintahan. Pembentukan Kompartemen Akuntan Sektor Publik merupakan suatu langkah awal yang bagus untuk mendorong keterlibatan IAI dalam pengembangan akuntansi pemerintahan.

Sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual secara penuh akan diterapkan pada tahun anggaran 2008. Untuk itu, KSAP dan seluruh pihak yang terkait perlu mempersiapkan langkah-langkah ke arah tersebut.

Dalam konteks pembangunan nasional, strategi perubahan akuntansi pemerintahan Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memperbaiki kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam proses perubahan tersebut, pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam meningkatkan regulasi, perbaikan sistem, penguatan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan akuntansi pemerintahan Indonesia harus terus didorong dan diimplementasikan secara konsisten guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.